Soroti Ancaman Merapi hingga Longsor, Komisi VIII DPR RI Salurkan Bantuan Kebencanaan untuk Sleman

TERAS MALIOBORO–Ancaman bencana yang membayangi wilayah lereng Merapi hingga kawasan rawan longsor menjadi perhatian serius Komisi VIII DPR RI. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Sleman, Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan kesiapsiagaan bencana sekaligus meninjau langsung kesiapan daerah menghadapi berbagai potensi bencana alam.

Penyerahan bantuan dilakukan pada Kamis (22/1/2026) di Ruang Rapat Sembada, Kantor Setda Kabupaten Sleman. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko, kepada Bupati Sleman, Harda Kiswaya.

Kunjungan tersebut tidak sekadar seremonial. Menurut Singgih, Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa daerah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Sleman memiliki kesiapan yang matang, baik dari sisi logistik, peralatan, maupun kapasitas masyarakat.

“Penanggulangan kebencanaan merupakan salah satu fokus utama Komisi VIII. Selain menyerahkan bantuan, kami juga ingin melihat secara langsung kesiapsiagaan Kabupaten Sleman dalam menghadapi potensi bencana,” ujar Singgih.

Potensi Bencana Beragam

Ia menyebut Sleman memiliki risiko bencana yang beragam, mulai dari erupsi Gunung Merapi, banjir lahar dingin, gempa bumi, tanah longsor, hingga angin puting beliung, sehingga membutuhkan sistem mitigasi yang kuat dan berkelanjutan.

Bantuan yang disalurkan berasal dari Kementerian Sosial RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari Kemensos RI, Pemkab Sleman menerima buffer stock logistik senilai Rp178.817.000. Sementara dari BNPB, bantuan logistik dan peralatan meliputi 100 paket sembako, 100 paket makanan siap saji, 100 lembar selimut, 100 lembar matras, 1.000 masker, lima unit chain saw, serta 100 buah sandbag atau geobag.

Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan bahwa Pemkab Sleman terus mendorong penguatan mitigasi bencana secara menyeluruh, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga jauh sebelum bencana datang.

“Kesiapsiagaan kami tidak hanya fokus pada respons darurat, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar lebih siap dan tangguh,” kata Harda.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 86 kalurahan di Sleman telah ditetapkan sebagai Kalurahan Tangguh Bencana melalui bimbingan dan pendampingan Pemkab Sleman. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat di wilayah rawan.

“Masyarakat kami dorong untuk memahami risiko di wilayahnya, mengetahui jalur evakuasi, serta memiliki kemampuan dasar mitigasi bencana. Selain itu, kami juga mengembangkan Satuan Pendidikan Aman Bencana agar kesadaran kebencanaan tertanam sejak dini,” jelasnya.

Tak hanya itu, Pemkab Sleman juga memperkuat peran komunitas relawan kebencanaan yang kini jumlahnya mencapai ribuan orang dan tersebar di berbagai kawasan rawan bencana.

Seiring perkembangan teknologi, Harda menambahkan bahwa Pemkab Sleman turut mengembangkan sistem berbasis digital melalui aplikasi SIMANTAB (Sistem Informasi Sleman Tanggap Bencana) yang dikelola oleh BPBD Sleman, sebagai sarana pemantauan dan penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan akurat.

Dalam agenda tersebut, turut disampaikan paparan kesiapsiagaan bencana oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, serta Sekda Sleman, Susmiarto, yang memaparkan kondisi kebencanaan dan strategi mitigasi di tingkat provinsi dan kabupaten. (*)