Hafidh Asrom Dipercaya Menjadi Penasihat PWI DIY, Babak Baru Pers Yogyakarta Bermartabat

TERAS MALIOBORO – Di tengah perubahan lanskap media yang bergerak cepat dan kerap tak sabar, Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PWI DIY) mengambil langkah yang sarat makna yaitu  menitipkan marwah pers kepada figur-figur yang dipercaya mampu menjaga arah, nilai, dan kebijaksanaan. Salah satu amanah penting itu disematkan kepada Drs HA Hafidh Asrom MM, tokoh Yogyakarta yang lama dikenal dekat dengan dunia pers, yang kini dipercaya menjadi Penasihat PWI DIY masa bakti 2025–2030.

Kepercayaan kepada Hafidh Asrom bukanlah keputusan yang lahir dalam ruang singkat. Ia merupakan hasil dari perjalanan panjang relasi, dialog, dan saling pengertian antara tokoh masyarakat dan insan pers Yogyakarta. Dalam banyak kesempatan, Hafidh Asrom hadir bukan sebagai figur yang berjarak, tetapi sebagai sahabat diskusi, tempat bertanya, dan mitra berpikir bagi wartawan. Ia memahami bahwa pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan penjaga nalar publik dan penopang peradaban demokrasi.

Itulah sebabnya, ketika PWI DIY membentuk Dewan Penasihat dengan standar seleksi yang ketat, nama Hafidh Asrom mengemuka sebagai sosok yang memiliki legitimasi moral, pengalaman sosial, serta kepekaan terhadap dinamika pers. Ia bergabung dalam jajaran Dewan Penasihat bersama GKR Mangkubumi sebagai Ketua, Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc sebagai Sekretaris, serta anggota Prof Dr Mohammad Suyanto SE MM dan Ki R Bambang Widodo SPd MPd—sebuah barisan yang mencerminkan pertemuan antara kearifan budaya, kecendekiaan akademik, dan pengalaman panjang dalam pengabdian publik.

Amanah itu diumumkan dalam momen yang tak kalah bersejarah. Pelantikan Pengurus PWI DIY masa bakti 2025–2030 digelar di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (22/1/2026). Untuk pertama kalinya dalam sejarah PWI DIY, prosesi pengukuhan berlangsung di pusat pemerintahan daerah. Kehadiran Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa pers bukan sekadar pengamat, melainkan mitra strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan kehidupan publik di Yogyakarta.

Baca Juga : Warga Tak Lagi Sendirian, Pemerintah Resmikan 438 Posbankum di DIY

Ketua PWI DIY, Hudono, dalam sambutannya menekankan bahwa pelantikan di Kepatihan bukan hanya simbol dukungan pemerintah daerah, tetapi juga peneguhan komitmen pers Yogyakarta untuk tetap berakar pada nilai Pancasila, etika jurnalistik, dan keberpihakan kepada kepentingan publik. Di tengah banjir informasi, pers harus tetap menjadi ruang kejernihan dan kepercayaan.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyebut Yogyakarta sebagai ruang sejarah sekaligus ruang tanggung jawab. Di kota yang menjadi saksi perjuangan bangsa ini, katanya, wartawan dituntut tetap menjadi insan perjuangan, bukan sekadar pengumpul klik dan viralitas. Ancaman bencana informasi, hoaks, dan manipulasi data menjadi tantangan besar yang hanya bisa dilawan dengan integritas dan profesionalisme.

Pers Bermartabat

Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan HB X menerima Tanda Anggota Kehormatan PWI, sebagai bentuk penghormatan atas konsistensinya mendukung kemerdekaan pers, keterbukaan informasi publik, serta ekosistem pers yang sehat dan beretika. Penganugerahan itu ditandai dengan pemakaian jas almet PWI, penyerahan sertifikat, dan Kartu Tanda Anggota Kehormatan—sebuah simbol bahwa pers dan negara dapat berjalan beriringan tanpa saling meniadakan.

Dalam pidatonya, Sultan menyampaikan refleksi mendalam tentang tantangan pers di era post-truth. Ia mengingatkan bahwa kecepatan tanpa ketelitian berisiko menyesatkan, dan kebebasan tanpa tanggung jawab dapat melukai kepercayaan publik.

“Pers yang bermartabat bukan hanya hadir lebih cepat dari peristiwa, tetapi lebih dalam dari sekadar headline,” tegas Sultan, menggarisbawahi bahwa kedalaman, verifikasi, dan kebijaksanaan adalah ruh dari kerja jurnalistik.

Baca Juga : Penerimaan Bea Cukai Jogja Lampaui Target, Layanan Haji 2026 Akan Jadi Prioritas

Dalam konteks inilah, peran Dewan Penasihat menjadi krusial. Dan di dalamnya, kehadiran Hafidh Asrom memiliki makna strategis. Ia bukan hanya penopang struktural, tetapi penjaga nilai, pengingat arah, sekaligus jembatan antara pers, masyarakat, dan pemegang kebijakan. Pengalaman panjangnya dalam dunia sosial dan pendidikan memberinya perspektif yang utuh: bahwa pers yang kuat lahir dari kepercayaan, bukan dari sensasi.

Kepengurusan PWI DIY 2025–2030 kini berdiri di atas fondasi yang lebih lengkap. Selain Dewan Penasihat, terdapat Dewan Pakar, 17 Seksi, dan 6 Pokja, dengan total 61 pengurus yang siap bekerja merawat profesionalisme pers. Di Dewan Pakar, hadir nama-nama akademisi dan tokoh nasional seperti Prof Dr Muchlas MT, Prof Drs H Pardimin MPd PhD, Prof Dr Sudjito SH MSi, Dr H Achiel Suyanto SH MH MBA, Dr TM Luthfi Yazid SH LLM, Dra Esti Susilarti MPd MPar, dan Drs Ahmad Subagyo, yang akan memperkaya perspektif dan arah kebijakan pers di DIY.

Di tengah struktur yang kokoh itu, amanah kepada Hafidh Asrom menjadi penanda penting: bahwa PWI DIY memilih berjalan dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan nilai, bukan semata kecepatan. Ia menjadi simbol kepercayaan, bahwa pers Yogyakarta masih ingin berpijak pada etika, kejernihan, dan tanggung jawab sejarahnya.

Yogyakarta pun kembali menegaskan dirinya sebagai rumah pers yang bermartabat, tempat kebebasan tumbuh bersama kebijaksanaan, dan suara publik dirawat dengan integritas. (Chaidir)