Kritik Kebijakan Dewan Pers, Jafarudin: Media Lokal Harus Berdaulat di Era Digital

TERAS MALIOBORO–Gejolak disrupsi informasi dan tantangan administratif bagi media lokal menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) DIY. Dalam ajang tersebut, Jafarudin, pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi beritajogja.com, resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum SMSI DIY masa bakti 2026–2030, Selasa (17/02/2026).

Momentum pergantian kepemimpinan ini tidak hanya menjadi seremoni organisasi, tetapi juga panggung refleksi bagi masa depan jurnalisme di Indonesia. Melalui bedah bukunya yang bertajuk Ambang Sandyakala Jurnalisme, Salam Sayang untuk Dewan Pers, Jafarudin—yang akrab disapa Fafa—membawa misi besar: mengembalikan marwah Dewan Pers kepada mandat konstitusionalnya.

Mandat UU Pers: Mendata, Bukan Membatasi Media UMKM

Salah satu poin krusial yang diangkat Jafarudin adalah kebijakan verifikasi Dewan Pers yang dinilai mulai menyempitkan ruang gerak media startup dan UMKM. Menurutnya, banyak media lokal yang didirikan oleh wartawan profesional—termasuk korban PHK media besar—telah berbadan hukum sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun terganjal label verifikasi administratif yang memberatkan.

“Perlindungan pers itu bersifat konstitusional, bukan administratif. Tugas Dewan Pers sesuai undang-undang adalah mendata, bukan memverifikasi secara berlebihan yang seolah menentukan hidup matinya media,” tegas Fafa.

Ia menawarkan solusi agar Dewan Pers memberikan mandat kepada organisasi konstituen, seperti SMSI, untuk membantu proses verifikasi sehingga ekosistem industri media siber tetap sehat, mandiri, dan bermartabat tanpa mematikan pelaku usaha kecil di daerah.

Menjaga Demokrasi dari Dominasi Algoritma dan Rezim Administrasi

Senada dengan Jafarudin, wartawan senior Sihono HT dan Ketua PWI DIY Hudono menilai bahwa jurnalisme hari ini sedang berada di ambang “sandyakala” atau senja hari. Bukan karena kurangnya pembaca, melainkan karena tekanan mekanisme administratif dan dominasi platform global yang mengabaikan realitas media daerah.

Sihono menekankan bahwa verifikasi idealnya memperkuat ekosistem, bukan justru menyisihkan media yang memiliki kedekatan dengan warga namun terbatas secara finansial. Hudono pun menambahkan kekhawatirannya jika Dewan Pers terjebak berperan seperti pemberi SIUPP di era Orde Baru melalui label verifikasi. Padahal, pers profesional—termasuk media lokal—adalah satu-satunya institusi sosial yang memiliki mekanisme verifikasi dan akuntabilitas untuk menjaga demokrasi dari serangan disinformasi berbasis AI serta dominasi influencer politik. (*)