Turis Asing Drop, Wali Kota Yogyakarta Jawab dengan “10 Event Internasional Berkualitas”

TERAS MALIOBORO–Pemerintah Kota Yogyakarta menyerukan langkah awal reformasi pariwisata secara mendesak. Ini menyusul adanya sinyal perlambatan di sektor pariwisata, terutama penurunan signifikan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dibandingkan tahun sebelumnya.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan bahwa jumlah turis asing yang datang ke Kota Pelajar menurun, dari sekitar 400.000 menjadi 300.000. Data ini ia sampaikan setelah menerima Rapor Kinerja Triwulan III 2025 dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah yang fokus pada tema “Transformasi Pariwisata DIY untuk Mendukung Perekonomian Daerah” di Kepatihan, Selasa (30/10).

Solusi Pemkot: Mutu Acara dan Kebersihan Toilet

Hasto Wardoyo menegaskan, meski jumlah wisatawan domestik masih stabil, penurunan turis asing menuntut Pemkot untuk bertindak cepat. Solusinya, kata Hasto, adalah meningkatkan kualitas atraksi wisata agar turis tinggal lebih lama dan memberikan dampak ekonomi lebih besar.

“Cukup sepuluh event besar yang kita kurasi dengan baik, tetapi benar-benar berdampak internasional,” jelas Hasto.

Selain event besar, reformasi pariwisata harus dimulai dari hal-hal yang paling mendasar. Hasto bahkan menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban.

“Kita mulai dari hal sederhana, seperti menjaga kebersihan dan ketertiban. Bahkan, lomba kebersihan toilet pun bisa menjadi langkah awal reformasi pariwisata,” tambahnya.

Visi Sultan: Budaya, Infrastruktur, dan Riparda Baru

Di kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pentingnya menjadikan evaluasi sebagai roh tata kelola pemerintahan. Sri Sultan juga menyoroti visi besar pariwisata DIY.

“Keunggulan pariwisata DIY terletak pada wisata berbasis budaya. Ada Keraton, pusat-pusat budaya Jawa, Malioboro sebagai ikon wisata, serta Prambanan sebagai daya tarik dunia,” ungkap Sri Sultan.

Meski demikian, Sultan juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus segera dibenahi, seperti keterbatasan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan kemacetan di kawasan wisata utama.

Oleh karena itu, transformasi pariwisata harus lebih dari sekadar menambah destinasi baru. Transformasi harus membangun sistem yang tangguh, ramah lingkungan, inklusif (mengakomodasi kelompok rentan), berbasis budaya lokal, dan terintegrasi dengan ekonomi kreatif serta teknologi digital.

Komitmen ini diwujudkan dengan persiapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riparda) periode baru 2026–2045, yang akan menggantikan dokumen sebelumnya. Pemerintah Daerah DIY bersama kabupaten/kota berkomitmen menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian yang berkualitas, tangguh, dan berkelanjutan. (*)