Kunjungi Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang, Jumhur Ingatkan Kasus Subang

TERAS MALIOBORO–Sebuah pabrik bisa berdiri dalam hitungan bulan, tetapi membangun kepercayaan masyarakat membutuhkan waktu jauh lebih panjang. Pesan itulah yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat saat berbicara tentang pengembangan pabrik kendaraan listrik di Magelang.

Jumhur mengingatkan agar geliat industri kendaraan listrik di Magelang tidak mengulang persoalan sosial yang sempat muncul dalam rencana investasi pabrik kendaraan listrik di Kabupaten Subang. Ketika masyarakat sekitar merasa tidak dilibatkan, investasi yang seharusnya membawa manfaat justru berpotensi memunculkan penolakan.

“Berkaca pada kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Subang dimana warga di sana melakukan aksi protes terhadap rencana investasi pembangunan pabrik EV karena tidak melibatkan SDM lokal,” kata Jumhur dalam acara Go-See and Pitch Trip Kunjungan Industri ke PT VKTR Sakti Industries Magelang, Jumat (28/8/2026).

Bagi Jumhur, persoalan tersebut bukan sekadar soal tenaga kerja. Kasus Subang menjadi pengingat bahwa pembangunan industri tidak bisa hanya dilihat dari sisi investasi dan target produksi.

“Gagasan ini menjadi semakin penting mengingat pembangunan industri harus berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Peringatan itu datang ketika Indonesia tengah mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri nasional sekaligus strategi mengurangi emisi.

Investasi Butuh Kepercayaan Warga

Jumhur menilai pembangunan industri kendaraan listrik harus dimulai dengan mempersiapkan masyarakat. Komunikasi terbuka, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pemberdayaan warga sekitar, hingga pelibatan pemangku kepentingan harus dilakukan sejak awal.

Konsep tersebut disebutnya sebagai social preparation dan social integration.

“Keberhasilan transformasi ini juga sangat ditentukan oleh social preparation dan social integration,” tegas Jumhur.

Menurut dia, investasi yang baik bukan hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Investasi juga harus memperoleh kepercayaan dan penerimaan masyarakat atau social license to operate.

Penerimaan tersebut penting karena keberadaan industri akan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar. Ketika warga merasa menjadi bagian dari proses pembangunan dan mendapatkan manfaat, potensi konflik sosial dapat ditekan.

Sebaliknya, jika masyarakat lokal justru merasa tersisih, pembangunan industri berisiko menghadapi persoalan sejak awal.

Karena itu, Jumhur menekankan pentingnya menyiapkan SDM lokal agar mampu masuk ke dalam rantai industri kendaraan listrik. Pelibatan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui komunikasi, tetapi harus diterjemahkan menjadi peluang nyata.

Di sinilah konsep green jobs menjadi relevan. Transformasi kendaraan listrik, kata Jumhur, seharusnya membuka lapangan kerja hijau berkualitas sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

Jumhur menegaskan bahwa kendaraan listrik tidak boleh dipahami hanya sebagai pergantian mesin berbahan bakar minyak menjadi motor listrik.

“Saya ingin menegaskan bahwa kendaraan listrik bukan sekadar mengganti mesin berbahan bakar minyak dengan motor listrik. Transformasi ini adalah pembangunan ekosistem industri nasional yang mencakup manufaktur, riset dan inovasi, penguatan rantai pasok, hilirisasi mineral, pengembangan teknologi baterai, serta penciptaan green jobs yang berkualitas,” ujarnya.

Magelang dan Tantangan Industri Masa Depan

Pesan Jumhur menjadi penting karena pengembangan kendaraan listrik membawa ambisi yang lebih besar bagi Indonesia. Pemerintah ingin industri ini tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi juga menjadi basis produksi dan bagian penting dari rantai pasok global.

Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang konsisten agar investasi mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta mendorong pengembangan manufaktur, riset, teknologi baterai dan rantai pasok nasional.

Di sisi lain, pengembangan kendaraan listrik juga berkaitan langsung dengan komitmen Indonesia mengejar net zero emisi pada 2060 atau lebih cepat.

Jumhur menyebut inisiatif Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dalam mendorong pengurangan emisi melalui pengembangan otomotif berbasis listrik sebagai langkah yang patut diapresiasi.

“Ini adalah bukti bahwa Indonesia melaksanakan kerja ke arah net zero emisi tahun 2060. Yaitu membangun suatu industri otomotif berbasis listrik yang tentu tidak mengeluarkan emisi seperti kendaraan konvensional berbahan bakar,” ujarnya.

Menurut Jumhur, pengembangan industri kendaraan listrik juga sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi yang pernah digaungkan Bung Karno melalui Trisakti. Prinsip berdikari, kata dia, kembali mendapat dorongan melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membangun kekuatan industri dalam negeri.

Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie mengatakan pihaknya menyambut baik upaya Indonesia membangun kekuatan industri sendiri. Pengembangan kendaraan listrik, katanya, berpotensi memberikan manfaat dari sisi pengurangan karbon, pengurangan subsidi bahan bakar, serta pembukaan lapangan kerja.

“Saya sebagai Ketua Umum KADIN menyambut baik upaya Indonesia berupaya berdiri di atas kaki sendiri. Ini merupakan upaya mandiri dari sisi industri dan juga dari aspek karbon bisa dikurangi, juga mengurangi subsidi bahan bakar, dan juga membuka lapangan kerja,” ujar Anindya.

Anindya menjelaskan, kegiatan Go See and Pitch KADIN mempertemukan berbagai pihak, termasuk vendor, untuk membangun sistem industri kendaraan listrik.

Ia menilai kehadiran Kementerian Lingkungan Hidup dalam agenda tersebut menegaskan arah industrialisasi yang tidak hanya mengejar kandungan lokal, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

“Bukan saja mempunyai industrialisasi yang memenuhi TKDN tapi juga mempunyai efek lingkungan yang sangat baik,” kata Anindya. (*)