Lewat Kuliah Pakar, Magister Sosiologi UMM Malang Diskusikan Diskursus Pembangunan di Dunia Ketiga

TERAS MALIOBORO – Program Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengawali tahun akademik dengan menggelar kuliah tamu bertajuk “Diskursus Pembangunan di Dunia Ketiga.” Acara yang dihadiri para dosen, mahasiswa, serta guru-guru sosiologi dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kabupaten Malang dan Kota Batu ini berhasil membedah kompleksitas pembangunan dari tiga sudut pandang. Yakni, akademik, praktik kebijakan lokal, dan perspektif internasional.

Sebagai pemantik diskusi, Rachmad K. Dwi Susilo, MA., Ph.D., Ketua Prodi Magister Sosiologi UMM, menekankan bahwa pembangunan itu sejatinya sekadar diskursus atau wacana karena bersifat dinamis dan setiap daerah konteksnya berbeda.

Dalam paparannya, ia mengkritik kecenderungan pembangunan yang hanya berorientasi fisik. “Siapa yang mengais keuntungan dari pembangunan itu? Apakah pemerintah, investor, atau masyarakat?” tanya Rachmad, Sabtu (10/1/2026).

Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk menguji berbagai teori pembangunan, dari modernisasi, ketergantungan, hingga pemberdayaan berkelanjutan.

Dari sisi praktisi kebijakan, Yuyun Nanik E., S.STP., M.Si., Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Malang memaparkan, inovasi program RT Berkelas.

“Ini adalah program bottom up murni. Setiap RT di Kota Malang mendapatkan alokasi Rp 50 juta per tahun untuk merencanakan dan melaksanakan program sesuai kebutuhan warganya,” jelasnya.

Namun, Yuyun juga mengakui banyaknya tantangan yang muncul. “Fenomena di lapangan, banyak usulan yang bersifat fisik seperti pengadaan tenda, kursi, atau meja. Kita perlu mengarahkan agar dana ini benar-benar untuk pemberdayaan yang menyentuh masalah riil. Seperti pengentasan banjir atau peningkatan ekonomi,” paparnya.

Ia juga menyoroti keberhasilan revitalisasi Kayu Tangan Heritage yang menjadi penggerak ekonomi warga.

Sebagai Upaya menambah perspektif global, Jacqueline Makolo, Mahasiswa Magister Sosiologi UMM asal Tanzania membawakan topik “Women Empowerment and Tokenism in Local Development,”

“In Tanzania, women’s representation in politics has increased, with our current president being a woman. However, this often remains tokenism. Women are present in numbers, but substantive power and decision-making are still dominated by men (Di Tanzania, representasi perempuan dalam politik telah meningkat, dengan presiden kita saat ini adalah seorang perempuan. Namun, ini sering kali hanya menjadi tokenisme. Perempuan hadir secara kuantitas, tetapi kekuatan substantif dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki,red),” jelas Jacqueline dalam Bahasa Inggris.

Jacqueline menambahkan, SDGs telah memberikan kerangka penting untuk memajukan kesetaraan gender dan pembangunan inklusif.

Diskusi yang dipandu Rachmad K. Dwi Susilo tersebut hidup dengan pertanyaan kritis dari peserta. Seorang mahasiswa, Izza Amalia mempertanyakan posisi SDGs dalam pembangunan Indonesia yang masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya.

Sementara itu, Fahmi Huda, seorang peserta lain menyoroti dilema antara perencanaan top-down dan bottom-up yang kerap berbenturan di lapangan. Salah satunya memicu masalah banjir.

Merespons berbagai pertanyaan yang muncul Yuyun menegaskan pentingnya kolaborasi dan edukasi. “Kami di pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan akademisi, CSR perusahaan, dan partisipasi cerdas masyarakat sangat dibutuhkan. Seperti kerja sama kita dengan UMM, merupakan bentuk konkrit governance kolaboratif,” ujarnya.

Ditambahkan Yuyun, pihaknya juga membuka peluang bagi mahasiswa Sosiologi UMM untuk terlibat dalam monitoring dan evaluasi program RT Berkelas, memberikan ruang bagi analisis sosiologis terhadap kebijakan publik.

Kuliah tamu tersebut menegaskan kembali komitmen Magister Sosiologi UMM untuk menghadirkan ruang dialektika yang kritis dan kontekstual.

“Kami mengajak mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menganalisis kebijakan dari dimensi sosiologis, kultural, dan politik, serta melihat langsung kompleksitasnya di lapangan,” tegas Rachmad.

Kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi pemicu bagi penelitian dan kontribusi nyata ilmu sosial dalam pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan. (*)