Warisan Bung Hatta, SMK Koperasi Yogyakarta Siap Isi Kebutuhan SDM KDMP

• SMK Koperasi Yogyakarta berawal dari SKOPMA yang diresmikan Bung Hatta pada 1957 dan tetap mempertahankan identitas koperasi.

• Yayasan memperkuat pendidikan koperasi sebagai bekal siswa menghadapi kebutuhan SDM tingkat menengah bagi perkembangan KDMP.

• Selain koperasi, sekolah mengembangkan DKV, Akuntansi, Pemasaran, dan Usaha Layanan Pariwisata dengan sekitar 200 siswa.

TERAS MALIOBORO — Nama Bung Hatta masih melekat kuat dalam perjalanan SMK Koperasi Yogyakarta. Lebih dari enam dekade lalu, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia itu datang ke Yogyakarta untuk meresmikan sebuah sekolah yang secara khusus menyiapkan generasi muda memahami koperasi.

Saat itu, sekolah tersebut bernama Sekolah Koperasi Menengah Atas (SKOPMA). Tahun 1957 menjadi penanda penting lahirnya lembaga pendidikan yang dibangun dari sebuah keyakinan sederhana, tetapi fundamental yakni koperasi tidak akan tumbuh kuat tanpa pendidikan.**

Kini, sekolah itu bernama SMK Koperasi Yogyakarta. Statusnya memang sudah berubah dari negeri menjadi swasta. Sistem pendidikan nasional juga telah berubah berkali-kali. Namun satu hal tetap dipertahankan: identitas sebagai sekolah koperasi.

“Bung Hatta yang meresmikan pada 1957. Saat itu namanya SKOPMA, Sekolah Koperasi Menengah Atas,” ujar Ir H Syahbenoel Hasibuan MBA, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi.

Syahbenoel yang akrab disapa Pak Benny ditemui Kamis (10/9/2026), di sela-sela pelantikan pengurus DPW Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) DIY. Benny kini dipercaya sebagai Pengawas BMPS DIY periode 2026–2031.

Bagi Benny, mempertahankan SMK Koperasi bukan sekadar mempertahankan sebuah nama sekolah. Ada warisan pemikiran Bung Hatta yang ingin terus dijaga. Sebab, koperasi dalam pandangan tersebut bukan hanya persoalan membentuk badan usaha. Di dalamnya ada nilai kebersamaan, kekeluargaan, tanggung jawab, tata kelola, dan kemampuan manusia yang menjalankannya. Persoalannya, perjalanan sekolah tidak selalu berjalan mulus.

Ketika kebijakan pendidikan nasional berubah dan sekolah menengah mengalami penyesuaian nomenklatur, SKOPMA pun berubah menjadi SMK Koperasi. Dari yang semula berstatus negeri, sekolah kemudian menjadi swasta.

Di tengah perubahan itu, pendidikan koperasi secara khusus juga tidak lagi menjadi mata pelajaran pokok dalam kurikulum nasional. Namun, yayasan tidak ingin pengetahuan koperasi ikut hilang dari sekolah.

“Kita membuatnya sebagai mata pelajaran pilihan yang wajib,” kata Benny.

Istilah tersebut mungkin terdengar paradoks: pilihan, tetapi wajib. Namun justru di situlah strategi yayasan untuk mempertahankan kekhasan sekolah. Pendidikan koperasi tetap diberikan kepada siswa sebagai ciri khusus yang membedakan SMK Koperasi dengan sekolah kejuruan lainnya.

“Seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mempunyai mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Kita juga mempertahankan pendidikan koperasi sebagai mata pelajaran pilihan yang wajib,” ujarnya.

Bagi Benny, langkah itu penting karena sekolah tidak ingin koperasi hanya dikenalkan sebagai teori bisnis. Siswa harus memahami koperasi sebagai badan usaha yang sekaligus memiliki karakter organisasi dengan asas kekeluargaan.

Momentum Baru Bernama KDMP

Puluhan tahun setelah Bung Hatta meresmikan SKOPMA, dunia koperasi kembali mendapatkan perhatian besar. Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) membuka babak baru dalam gerakan perkoperasian di Indonesia.

Bagi Benny, perkembangan tersebut sekaligus menghadirkan pertanyaan penting: dari mana sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi-koperasi tersebut?

Pertanyaan itu membuat keberadaan SMK Koperasi kembali memiliki relevansi.

Benny melihat KDMP sebagai lembaga yang masih berada dalam tahap awal pertumbuhan. Ia menggunakan analogi yang sederhana untuk menggambarkan kondisinya.

“KDMP sekarang ini seperti bayi yang lahir dengan kekuatan. Sehingga membutuhkan inkubator,” katanya.

Bayi yang baru lahir membutuhkan perawatan agar tumbuh kuat. Begitu pula KDMP. Menurut Benny, koperasi yang sedang tumbuh membutuhkan pengelola yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Karena itu, pendidikan menjadi bagian penting dari proses tersebut.

BACA JUGA : 

Sudah Lama Berusaha, Mengapa UMKM Masih Sulit Naik Kelas?

Pegadaian Bantul dan Rumah BUMN DIY Gelar MletikPreneur untuk UMKM Naik Kelas

LKY Soroti Perlindungan Konsumen di DIY, Desak Pengesahan Perda dan Pembaharuan UU

Dalam konteks itulah SMK Koperasi Yogyakarta memiliki peluang untuk mengambil peran. Sekolah ini selama puluhan tahun mempertahankan pembelajaran koperasi dan menyiapkan tenaga tingkat menengah yang memahami aspek teknis pengelolaan koperasi.

“SMK Koperasi memiliki keterampilan tentang koperasi tingkat menengah, bukan tingkat rendah. Jadi dia bisa support top manajemennya secara teknis, skill untuk mengelola usaha dan organisasi koperasi,” jelas Benny.

Namun, Benny tidak ingin buru-buru menyimpulkan bahwa seluruh lulusan SMK Koperasi akan langsung menjadi pengelola KDMP. Menurutnya, KDMP masih dalam tahap awal. Kebutuhan sumber daya manusia, bentuk kelembagaan, hingga pola pengelolaannya masih akan berkembang. Yang bisa dilakukan sekolah adalah mempersiapkan manusianya. Karena itu, pendidikan koperasi justru terus diperkuat.

“Kita tambahi terus intensitas mata pelajaran koperasian. Selama ini sudah ada, tetapi itu inisiatif yayasan dan belum menjadi mata pelajaran pokok dalam kurikulum nasional,” katanya.

Ketika Sekolah Koperasi Mulai Langka

Ada satu alasan lain mengapa Benny merasa perlu mempertahankan SMK Koperasi. Sekolah dengan identitas koperasi seperti ini dahulu tidak hanya ada di Yogyakarta. Di sejumlah daerah pernah berdiri sekolah serupa. Namun, seiring perubahan zaman dan kebijakan pendidikan, banyak di antaranya bergeser menjadi sekolah bisnis atau sekolah kejuruan umum. Identitas koperasi akhirnya semakin jarang ditemukan.

“Kalau di DIY hanya satu-satunya SMK Koperasi. Di daerah lain dulu ada, tetapi sekarang banyak yang sudah menghilangkan spesialisasi koperasinya dan menjadi SMK bisnis biasa,” ujarnya.

Karena itulah SMK Koperasi Yogyakarta dipandang bukan sekadar sekolah kejuruan biasa. Sekolah ini seperti menyimpan sebuah “spesies” pendidikan yang semakin langka: pendidikan kejuruan yang secara khusus mempertahankan ilmu koperasi. Benny dan yayasan memilih untuk tetap bertahan.

“Kita sudah mengacu dalam anggaran dasar. Asas kekeluargaan itu yang cocok badan usahanya adalah koperasi. Karena itu kita tetap kukuh bertahan di situ,” katanya.

Bagi yayasan, mempertahankan sekolah koperasi juga merupakan bentuk meneruskan gagasan Bung Hatta.

“Kita meneruskan visi dan misi Bung Hatta bahwa koperasi itu tumbuh dengan pendidikan. Tanpa pendidikan, koperasi tidak bisa tumbuh dengan baik dan benar,” tegasnya.

Dari Kakanwil hingga Ketua Pembina Yayasan

Keterlibatan Benny dalam mempertahankan pendidikan koperasi juga memiliki sejarah panjang. Ia pernah menjabat sebagai kepala kantor wilayah koperasi dan mulai berada di Yogyakarta pada 1997. Pada masa itu, SMK Koperasi masih berstatus negeri. Ketika terjadi perubahan kebijakan yang berdampak pada hilangnya kekhususan pendidikan koperasi, sekolah kemudian beralih menjadi lembaga pendidikan swasta.

Benny dipercaya menjadi Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi sejak awal proses tersebut. “Saya dulu Kakanwil Koperasi. Saya di Yogyakarta sejak 1997. Ketika ada kebijakan menghapuskan ilmu koperasi, kemudian kita menjadi yayasan dan saya dipercaya sebagai Ketua Pembina Yayasan,” tuturnya.

Perubahan status negeri menjadi swasta tidak membuat sekolah kehilangan dukungan pemerintah. Menurut Benny, dukungan pembiayaan pemerintah tetap mengalir. Namun, ia berharap sekolah swasta yang memiliki kekhususan tetap mendapatkan perlakuan yang adil.

“Walaupun sekolah ini swasta, perlakuan pemerintah harus juga sama dengan negeri,” katanya.

Harapan tersebut sekaligus berkaitan dengan upaya menjaga ekosistem pendidikan koperasi. Sebab, menurut Benny, keberadaan yayasan bukan untuk kepentingan politik atau kepentingan lain. Yayasan ingin memastikan pendidikan koperasi tetap hidup.

Tidak Berhenti di Koperasi

Menariknya, mempertahankan nama koperasi tidak membuat SMK Koperasi Yogyakarta berhenti mengikuti perkembangan zaman. Sekolah ini justru membuka sejumlah program keahlian yang dekat dengan kebutuhan dunia kerja, yakni Akuntansi, Desain Komunikasi Visual (DKV), Pemasaran, dan Usaha Layanan Pariwisata. Dari program tersebut, DKV menjadi salah satu yang paling banyak diminati siswa.

“Yang banyak laris kemarin itu DKV. Begitu kita buka, peminatnya terus banyak,” ujar Benny.

Saat ini terdapat sekitar 12 rombongan belajar dengan jumlah siswa sekitar 200 orang. Setiap tingkat terdiri atas satu kelas DKV, dua kelas Akuntansi, dua kelas Pemasaran, dan satu kelas Usaha Layanan Pariwisata. Dengan tiga tingkat pendidikan, jumlah keseluruhan mencapai sekitar 12 kelas.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa SMK Koperasi tidak hanya mengandalkan nama besar masa lalu. Sekolah tetap berusaha membaca perubahan minat generasi muda. Koperasi tetap menjadi identitas. Namun, keterampilan yang ditawarkan kepada siswa semakin beragam.

Menambah Siswa Tanpa Menunggu Gedung Baru

Jika peminat terus meningkat, sekolah sebenarnya masih memiliki peluang untuk menambah jumlah peserta didik. Kendala utamanya adalah ruang kelas. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, pembangunan ruang kelas baru belum menjadi pilihan yang mudah. Anggaran pemerintah saat ini lebih banyak diarahkan untuk rehabilitasi.

“Sekarang pemerintah sedang menghemat anggaran. Anggaran untuk ruang kelas baru tahun ini lebih banyak diarahkan untuk rehabilitasi,” jelas Benny.

Sekolah pun menyiapkan strategi alternatif. Jika jumlah peminat meningkat, ruang yang ada akan dioptimalkan melalui sistem dua shift, pagi dan sore. Cara tersebut menjadi pilihan realistis agar sekolah tetap dapat berkembang tanpa harus menunggu pembangunan gedung baru.

Warisan yang Belum Selesai

SMK Koperasi Yogyakarta kini berada pada persimpangan yang menarik. Di belakangnya ada sejarah panjang sejak 1957, ketika Bung Hatta meresmikan SKOPMA. Ada pula perjalanan panjang dari sekolah negeri menjadi swasta dan perjuangan yayasan mempertahankan pendidikan koperasi ketika mata pelajaran tersebut tidak lagi menjadi bagian pokok kurikulum nasional. Di depannya, ada tantangan baru.

KDMP berkembang dan membutuhkan sumber daya manusia. Dunia kerja berubah. Teknologi berkembang. Minat siswa juga bergerak ke berbagai bidang, termasuk desain komunikasi visual, pemasaran, akuntansi, dan pariwisata. Sekolah harus mampu menjaga identitas tanpa terjebak dalam masa lalu.

Benny percaya, kuncinya tetap pada pendidikan. Koperasi membutuhkan kelembagaan. Membutuhkan modal. Membutuhkan sistem. Tetapi semua itu tidak akan berjalan tanpa manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Karena itu, bagi SMK Koperasi Yogyakarta, warisan Bung Hatta bukan sekadar nama yang terpampang dalam sejarah sekolah.

Warisan itu adalah gagasan bahwa koperasi dan pendidikan tidak boleh dipisahkan. Kini, ketika KDMP membuka babak baru gerakan koperasi di Indonesia, sekolah yang didirikan dalam semangat Bung Hatta itu kembali mendapatkan kesempatan untuk membuktikan relevansinya.

Dari SKOPMA menuju SMK Koperasi. Dari sekolah negeri menjadi swasta. Dari pendidikan koperasi yang hampir tersisih hingga menghadapi era KDMP. Perjalanan itu belum selesai. Justru mungkin, babak baru SMK Koperasi Yogyakarta baru saja dimulai. (Chaidir)