Waspada Nataru, Sri Sultan HB X Minta TPID DIY Petakan Surplus Pangan dan Perkuat Peran BUMD Stabilisasi Harga

TERAS MALIOBORO–Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY memperketat sinergi dan strategi untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Daerah dan High Level Meeting (HLM) TPID DIY di Hotel Royal Ambarrukmo, Senin (11/11/2025).

Hadir dalam HLM tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Sri Darmadi Sudibyo, Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, serta jajaran Forkopimda dan Kepala Daerah se-DIY.

Risiko Nataru Mengintai

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menyampaikan perkembangan inflasi DIY yang masih terkendali. Berdasarkan rilis BPS, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,42% (mtm), menjadikan inflasi tahunan berada di level 2,90% (yoy). Angka ini mendekati target inflasi yang ditetapkan sebesar 2,5% ± 1.

Meski demikian, mengingat peran DIY sebagai kota pariwisata yang rentan terhadap lonjakan permintaan di akhir tahun, TPID harus mencermati potensi risiko inflasi Nataru. Strategi pengendalian inflasi difokuskan melalui kerangka 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Di antara langkah jangka pendek yang disepakati adalah pemantauan ketersediaan pasokan komoditas utama dan perhitungan kebutuhan pangan berdasarkan proyeksi kedatangan wisatawan akhir tahun.

Arahan Sultan: Petakan Surplus dan Standarisasi Laporan

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan arahan kunci untuk memperkuat strategi ini, berfokus pada efisiensi pasokan dan akurasi data.

1. Pemetaan Surplus: Sultan menekankan pentingnya pemetaan daerah-daerah dengan surplus produksi pertanian untuk menjaga kestabilan harga di tingkat petani. Langkah ini krusial agar kelebihan pasokan tidak memicu penurunan harga drastis.
2. Standarisasi Laporan: Gubernur meminta adanya standar format laporan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan HLM TPID, sehingga informasi yang disampaikan lebih seragam dan komprehensif untuk memudahkan pengambilan kebijakan.
3. Manajemen Stok Nataru: Memastikan ketersediaan dan penyaluran sisa stok produksi pertanian telah memperhitungkan kebutuhan periode Nataru, agar tidak terjadi penumpukan stok saat memasuki musim panen berikutnya.

Gerakan Sosial dan Peran BUMD Diperkuat

BI DIY dan TPID juga mendorong penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY 2025. Salah satu inovasi daerah yang akan diperluas adalah MRANTASI (Masyarakat Lan Pedagang Tanggap Inflasi).

Program MRANTASI tahun ini diperluas kepada pedagang pasar, guru, dan siswa SMA/SMK. Tujuan perluasan ini adalah untuk menjaga dan mengelola ekspektasi masyarakat secara kolektif, baik dari sisi kepastian produksi, distribusi, hingga pola konsumsi.

Sri Darmadi Sudibyo menyimpulkan bahwa penguatan sinergi antarlembaga dan dorongan peran aktif BUMD sebagai offtaker komoditas strategis sangat diperlukan.

“Integrasi inovasi daerah MRANTASI perlu terus dikembangkan sebagai gerakan kolektif dan sosial dalam pengendalian inflasi berbasis partisipasi masyarakat,” tegasnya. (*)